Sosialisasi Target Kinerja: Parameter Keberhasilan Tahun Mendatang

SEMARANG - Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, memberikan arahan di Aula Kresna Basudewa untuk menyongsong Tahun Anggaran 2024. Dalam arahannya, beliau menyoroti tiga poin utama sebagai langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap capaian Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, Tejo mendorong sosialisasi dan internalisasi hasil Target Kinerja sebagai parameter keberhasilan di tahun mendatang. Selanjutnya, dalam fase persiapan, Kakanwil menekankan pentingnya pemetaan dan penyusunan Rencana Strategis berdasarkan hasil evaluasi.

Di tahap pelaksanaan, Kakanwil menyoroti percepatan pelaksanaan anggaran dan upaya memperkuat akuntabilitas. Beliau menyatakan bahwa hal ini dapat tercapai apabila perjanjian kinerja yang terkorelasi dengan pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, Tejo menekankan pentingnya penyusunan rencana kegiatan secara sistematis, terstruktur, terorganisir, dan dieksekusi secara sempurna. Beliau menyatakan bahwa dengan melakukan hal tersebut, masyarakat akan menjadi pihak yang diuntungkan, karena anggaran dapat didistribusikan melalui berbagai kegiatan.

Baca juga: Usai Libur Idul Fitri, Yasonna Minta Jajaran Kemenkumham Kembali Fokus Kerja Melayani Publik

Kakanwil juga memberikan penekanan pada penguatan sinergitas, pemantapan teknologi informasi, strategi media, perkuatan kompetensi SDM, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pendampingan Unit Pelaksana Teknis dalam tahap pelaksanaan. Di sisi pengawasan, pengendalian, dan pelaporan, Kakanwil menginstruksikan untuk melakukan bimbingan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam paparannya, Tejo juga menguraikan capaian pelaksanaan anggaran di tahun 2023, capaian kinerja Reformasi Birokrasi, dan Pembangunan Zona Integritas, serta capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi. Kakanwil berharap dapat mempertahankan dan meningkatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam konteks Pembangunan Zona Integritas, dengan menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan hanya tentang penghargaan atau predikat, melainkan bagaimana meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Sebelumnya, para Kepala Divisi yang mendampingi Kakanwil menyampaikan evaluasi singkat terkait kinerja mereka masing-masing. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai Kemenkumham Jateng, mulai dari Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat Pelaksana.

Baca juga: Wujud Rukun dan Damai, Pangdam IV/Dip: Masyarakat Jateng Bersatu Menjaga Kerukunan Tidak Mudah Dipecah Belah dan Paham Radikal