Evaluasi dan Penguatan: Langkah Strategis Kakanwil di Aula Kresna Basudewa

SEMARANG - Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, memberikan arahan di Aula Kresna Basudewa untuk menyongsong Tahun Anggaran 2024. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan tiga poin utama yang dianggap strategis dalam menghadapi tahun baru.

Pertama, pada fase persiapan, Tejo mendorong evaluasi komprehensif terhadap capaian Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Ia menekankan pentingnya sosialisasi dan internalisasi hasil Target Kinerja sebagai parameter keberhasilan di tahun mendatang. Selain itu, pemetaan dan penyusunan Rencana Strategis juga menjadi fokus untuk mengambil langkah tindak lanjut dari hasil evaluasi.

Baca juga: Kasus KJP, Joman Kalteng Terima Laporan Masyarakat Saka Tamiang Kapuas

Kemudian, dalam tahap pelaksanaan, Kakanwil menyoroti percepatan pelaksanaan anggaran dan upaya memperkuat akuntabilitas. Tejo menekankan bahwa hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan perjanjian kinerja yang terkorelasi dengan anggaran dengan baik. Ia memandang rencana kegiatan harus disusun secara sistematis, baik direncanakan, terstruktur, terorganisir, dan dieksekusi secara sempurna, dengan harapan bahwa hal ini akan menguntungkan masyarakat melalui distribusi anggaran melalui berbagai kegiatan.

Pada aspek pengawasan, pengendalian, dan pelaporan, Kakanwil menginstruksikan untuk melakukan bimbingan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan. Dalam paparannya, Tejo juga mengevaluasi capaian pelaksanaan anggaran di tahun 2023, mencermati kinerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, serta merinci pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi.

Baca juga: Kunjungi Pulau Nusakambangan, Wamenkumham Edward O.S Hiariej: Bekerja di Pemasyarakatan Adalah Tugas Yang Sangat Mulia

Bicara tentang Pembangunan Zona Integritas, Kakanwil berharap predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tejo menegaskan bahwa harapan di tahun mendatang adalah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun, ia menekankan bahwa ini bukan hanya masalah penghargaan atau predikat, melainkan juga bagaimana meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat secara optimal.

Sebelumnya, para Kepala Divisi yang mendampingi Kakanwil menyampaikan evaluasi singkat terkait kinerja mereka masing-masing. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM Jateng, dari Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat Pelaksana.

Baca juga: Upaya Penyediaan Air Bersih oleh TNI AD Untuk Masyarakat Terus Dilakukan