Percepatan Pelaksanaan Anggaran: Fokus Kakanwil Kemenkumham Jateng

SEMARANG - Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, memberikan arahan di Aula Kresna Basudewa untuk menyongsong Tahun Anggaran 2024. Dalam pengarahan tersebut, ia menyoroti tiga poin utama sebagai langkah strategis. Pertama, pentingnya evaluasi komprehensif terhadap capaian Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, Tejo menekankan perlunya sosialisasi dan internalisasi hasil Target Kinerja sebagai parameter keberhasilan di tahun mendatang. Selanjutnya, ia mendorong pemetaan dan penyusunan Rencana Strategis serta langkah tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilakukan.

Di tahap pelaksanaan, Kepala Kantor Wilayah menyoroti urgensi percepatan pelaksanaan anggaran dan upaya memperkuat akuntabilitas. Tejo menekankan bahwa hal ini dapat tercapai apabila perjanjian kinerja terkorelasi dengan pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik. Rencana kegiatan diharapkan disusun secara sistematis, direncanakan dengan baik, terstruktur, terorganisir, dan dieksekusi secara sempurna. Tejo menekankan bahwa jika hal ini berhasil dilakukan, masyarakat akan menjadi pihak yang diuntungkan, karena anggaran dapat didistribusikan kepada mereka melalui berbagai kegiatan.

Baca juga: Kalapas Cilacap dan Jajaranya Laksanakan Sapa Malam, Dengarkan Keluh Kesah WBP, Langkah Mitigasi Resiko

Pada aspek penguatan, Kepala Kantor Wilayah menitikberatkan pada sinergitas, peningkatan teknologi informasi, strategi media, perkuatan kompetensi SDM, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pendampingan Unit Pelaksana Teknis. Di bagian pengawasan, pengendalian, dan pelaporan, Kakanwil memberikan instruksi untuk melakukan bimbingan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam rangka evaluasi, Tejo juga menguraikan capaian pelaksanaan anggaran di tahun 2023, capaian kinerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, serta capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi. Kepala Kantor Wilayah berharap bahwa predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Lebih dari sekadar prestasi atau insentif, Tejo menegaskan bahwa tujuannya adalah meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.

Baca juga: Kalapas Cilacap: Selalu Jalankan Tugas Sesuai SOP

Sebelumnya, para Kepala Divisi yang mendampingi Kepala Kantor Wilayah memberikan evaluasi singkat terkait kinerja mereka masing-masing. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai Kemenkumham Jateng, mulai dari Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat Pelaksana.