WBK yang Ditunggu: Kejayaan Kemenkumham Jateng dan 11 UPT

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah berhasil menyelesaikan perjalanan panjangnya dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah lima tahun berupaya keras membangun Zona Integritas, Kemenkumham Jateng meraih penghargaan prestisius tersebut. Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, menerima piagam WBK langsung dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada acara Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham di Hotel Borobudur Jakarta.

Prestasi ini menandakan komitmen Kemenkumham Jateng dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima. Di sisi lain, Kemenkumham Jateng juga memperoleh gelar Kantor Wilayah Terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh upaya memotivasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya untuk meraih predikat WBK.

Baca juga: Upaya Penyediaan Air Bersih oleh TNI AD Untuk Masyarakat Terus Dilakukan

Sebanyak 11 UPT di lingkungan Kemenkumham Jateng, termasuk Lapas Kelas IIA Magelang, Rutan Kelas IIB Pemalang, dan Bapas Kelas II Nusakambangan, juga mendapatkan predikat WBK. Dengan demikian, jumlah UPT Kemenkumham Jateng yang berpredikat WBK menjadi lebih lengkap.

Perlu dicatat bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBK merupakan langkah nyata dalam mewujudkan Good Governance. Pemberian predikat WBK menandakan keberhasilan unit kerja dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang prima.

Baca juga: Kalapas Cilacap: Selalu Jalankan Tugas Sesuai SOP

Penghargaan yang diterima ini berdasarkan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. WBK diberikan kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, sementara WBBM diberikan kepada unit kerja yang melakukannya dengan sangat baik.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM di Kemenkumham Jateng merupakan contoh penerapan Reformasi Birokrasi di beberapa unit kerja, dengan tujuan membangun program Reformasi Birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik berkualitas.

Baca juga: Kapten Arh Hadi Pimpin Karya Bakti Pengecoran Jalan