WBK Terbayar Lunas: Kemenkumham Jateng Sukses Bangun Zona Integritas

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berhasil mengakhiri penantian panjangnya dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah lima tahun berupaya keras membangun Zona Integritas, Kemenkumham Jateng meraih penghargaan prestisius tersebut. Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, secara langsung menerima Piagam WBK dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada acara Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham di Hotel Borobudur Jakarta.

Penghargaan ini menjadi bukti konkret bahwa Kemenkumham Jateng berhasil mewujudkan pemerintahan bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima. Selain itu, pada saat yang sama, Kantor Wilayah ini juga dinobatkan sebagai yang terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham.

Baca juga: Upaya Penyediaan Air Bersih oleh TNI AD Untuk Masyarakat Terus Dilakukan

Prestasi ini dicapai melalui dorongan yang efektif terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya untuk meraih predikat WBK. Kemenkumham Jateng dinilai berhasil secara konsisten, cepat, dan akurat dalam memenuhi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta tidak pernah menciptakan berita negatif atau kasus viral sepanjang Tahun 2023.

Sebanyak 11 UPT di lingkungan Kemenkumham Jateng juga meraih predikat WBK, termasuk Lapas Kelas IIA Magelang, Lapas Kelas IIB Slawi, dan Lapas Kelas IIB Narkotika Purwokerto. Ini melengkapi jumlah UPT Kemenkumham Jateng yang telah berpredikat WBK, sebelumnya terdapat 19 UPT dengan predikat tersebut dan 1 UPT dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Baca juga: Kakanwil Yuspahruddin Buka Rakernis Pemasyarakatan dengan tema "Mewujudkan Pemasyarakatan Semakin PASTI dan BerAKHLAK

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Kemenkumham Jateng merupakan implementasi nyata dari konsep Good Governance. WBK diberikan kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, mencapai sebagian besar kriteria perbaikan pada komponen pengungkit, serta menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima. Sebagai perbandingan, WBBM diberikan kepada unit kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan sangat baik.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM menjadi miniatur penerapan Reformasi Birokrasi di beberapa unit kerja, dengan tujuan membangun program Reformasi Birokrasi yang mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik berkualitas.

Baca juga: Kabapas Nusakambangan Kemenkumham Jateng Beri Penguatan Untuk Optimalisasi Kinerja Pegawai