Tidak ada Toleransi Untuk Pungli, Irjen Kemenkumham Menyampaikan

SEMARANG - Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Razilu menyatakan jajaran Kemenkumham siap untuk "berperang" melawan praktik pungutan liar.

Komitmen itu secara tegas Razilu sampaikan saat memberikan sambutan pada Workshop Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kemenkumham, Senin (12/06).

Baca juga: Presiden: Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 dengan Persiapan Lebih Baik

"Tidak ada toleransi untuk pungli, harus kita berantas, " ucapnya, bertempat di Aula Oemar Senoadji Ditjen Imigrasi Jakarta.

Razilu mengatakan pungli sudah acapkali menjadi budaya dan juga merusak sendi - sendi kehidupan bagi Masyarakat luas.

Baca juga: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jalur Balige By Pass

Dampak dari perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian di masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Melalui Workshop ini Razilu mengajak seluruh insan pengayoman untuk menggelorakan upaya pencegahan pungli sejak dini.

Baca juga: PT. ASDP Layani Perjalanan Presiden Jokowi Seberangi Danau Toba, Pol Airud Kawal KMP Kaldera Toba

Menurutnya perlu dilakukan program yang komprehensif dan sistemik serta melibatkan sinergi dari seluruh unsur.

"Mencegah pungli jauh lebih baik daripada membiarkan dan mengatasinya setelah tindakan pungli itu terjadi, " katanya.

Baca juga: dr Ni Made Yuliari Pimpin Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Kalteng 2022 - 2024

"Hal ini dapat tercapai dengan melibatkan sinergi seluruh unsur, baik pusat, wilayah, UPT, maupun peran masyarakat, " sambungnya.

Hadirnya kegiatan Workshop ini, lanjut Razilu, menjadi bukti bahwa Kemenkumham menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap pemberantasan pungli.

Baca juga: Badan Bayt Mal Al Quds Sahkan Pendanaan Proyek Pembangunan Sosial dan Manusia Sebesar 1 Juta USD

Jika ditarik ke belakang, upaya konkrit lainnya yang telah dilakukan Kemenkumham yakni menyelenggarakan Rakor UPP Kemenkumham untuk seluruh unit utama dan kantor wilayah pada Tahun 2017.

Giat ini sekaligus menjadi aksi nyata Kemenkumham dalam menindaklanjuti Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Mengusung tema 'Revitalisasi UPP Kemenkumham Yang BerAKHLAK' Workshop ini diikuti oleh jajaran Kemenkumham seluruh Indonesia secara daring, tak terkecuali Kanwil Kemenkumham Jateng.

Bergabung via zoom meeting, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, dan Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu D Fajar.