Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR di Kemenkumham Jateng: Analisis Anggaran dan Pengawasan Efektif

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan II Tahun 2023-2024 pada Senin (11/12). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan Pengawasan terhadap Mitra Kerja Komisi III DPR di Provinsi Jawa Tengah. Dalam format Rapat Dengar Pendapat, kegiatan tersebut diadakan di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah.

Sebanyak 12 anggota DPR RI, termasuk Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, Dede Indra Permana, dan Gilang Dhiela Fararez dari Partai PDI-Perjuangan, hadir dalam kunjungan kerja ini. Selain itu, anggota dari Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PKS juga turut hadir.

Baca juga: Kalapas Cilacap dan Jajaranya Laksanakan Sapa Malam, Dengarkan Keluh Kesah WBP, Langkah Mitigasi Resiko

Pada agenda hari itu, Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto, membahas anggaran, realisasi anggaran Tahun 2023, program prioritas, realisasi PNBP Tahun 2023, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan. Tejo juga memaparkan proyeksi pagu anggaran Tahun 2024, rencana strategis, program prioritas, serta target PNBP Tahun 2024.

Dalam bidang pengawasan, Kakanwil Kemenkumham Jateng menjelaskan strategi untuk mengatasi permasalahan over kapasitas di Lapas dan Rutan, serta pembinaan dan revitalisasi sistem Pemasyarakatan. Tejo juga menyoroti kondisi Lapas dan Rutan di Jawa Tengah terkait fasilitas, sanitasi, dan upaya pencegahan penyelundupan barang ilegal. Selain itu, dia membahas kebijakan untuk memenuhi hak warga binaan dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Astekpam Menjadi Bagian Awal Roh Keamanan Lapas Terbuka Nusakambangan

Tejo juga menguraikan strategi untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan publik seperti layanan paspor, hukum, dan Hak Kekayaan Intelektual. Dia mencakup program yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, fungsi keimigrasian dalam pengawasan orang asing, dan pencegahan penyalahgunaan izin tinggal orang asing serta tenaga kerja asing secara ilegal. Selama pelaksanaannya, Kakanwil Kemenkumham Jateng didampingi oleh seluruh Kepala Divisi, Pejabat Administrasi Kantor Wilayah, dan Kepala UPT se Jawa Tengah.