Raih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani: Tantangan Masyarakat Kemenkumham

SEMARANG - Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, memberikan arahan di Aula Kresna Basudewa untuk menyongsong Tahun Anggaran 2024. Dalam pengarahannya, ia menyampaikan tiga poin utama sebagai langkah strategis. Pertama, pentingnya evaluasi yang komprehensif terhadap capaian Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Kedua, ia menekankan sosialisasi dan internalisasi hasil Target Kinerja sebagai parameter keberhasilan di tahun mendatang. Ketiga, Tejo mendorong pemetaan dan penyusunan Rencana Strategis berdasarkan hasil evaluasi.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, Kepala Kantor Wilayah menyoroti urgensi percepatan pelaksanaan anggaran dan upaya memperkuat akuntabilitas. Tejo menekankan bahwa kesuksesan dapat dicapai dengan menjalankan perjanjian kinerja yang terkorelasi dengan pelaksanaan anggaran secara baik. Ia juga menegaskan perlunya menyusun rencana kegiatan secara sistematis, baik terstruktur, terorganisir, dan dieksekusi dengan sempurna. Tejo berpendapat bahwa dengan melakukan hal tersebut, masyarakat akan menjadi pihak yang diuntungkan, karena anggaran dapat didistribusikan melalui berbagai kegiatan.

Baca juga: Optimalkan Layanan Kunjungan Tatap Muka Bagi Warga Binaan, Lapas Kelas IIB Cilacap Adakan Evaluasi

Di sisi lain, Tejo Harwanto menitikberatkan pelaksanaan pada penguatan sinergitas, memantapkan teknologi informasi, strategi media, perkuatan kompetensi SDM, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pendampingan Unit Pelaksana Teknis. Pada bagian pengawasan, pengendalian, dan pelaporan, Kakanwil menginstruksikan untuk melakukan bimbingan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam paparannya, Tejo juga menguraikan capaian pelaksanaan anggaran di tahun 2023, capaian kinerja Reformasi Birokrasi, dan Pembangunan Zona Integritas, serta capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi. Terkait Pembangunan Zona Integritas, Kakanwil mengharapkan agar capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tejo menegaskan bahwa di tahun mendatang, upaya bersama harus dilakukan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia menekankan bahwa ini bukan hanya masalah penghargaan atau predikat, melainkan bagaimana meningkatkan performa dalam melayani masyarakat secara optimal.

Baca juga: Kalapas Cilacap: Selalu Jalankan Tugas Sesuai SOP

Sebelumnya, para Kepala Divisi yang mendampingi Kakanwil memberikan evaluasi singkat terkait kinerja mereka masing-masing. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, mulai dari Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat Pelaksana.