Membangun Zona Integritas: Capaian dan Harapan Kakanwil Kemenkumham

SEMARANG - Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, memberikan arahan di Aula Kresna Basudewa untuk menyongsong Tahun Anggaran 2024. Dalam pengarahan tersebut, terdapat tiga poin utama yang menjadi langkah strategis. Pertama, pada fase persiapan, Tejo mendorong adanya evaluasi komprehensif terhadap capaian Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan internalisasi hasil Target Kinerja sebagai parameter keberhasilan di tahun mendatang. Selanjutnya, Kakanwil menyarankan pemetaan dan penyusunan Rencana Strategis, serta langkah tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Dalam tahap pelaksanaan, Tejo menyoroti percepatan pelaksanaan anggaran dan upaya memperkuat akuntabilitas. Hal ini, menurutnya, dapat tercapai apabila perjanjian kinerja yang terkorelasi dengan pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik. Tejo menegaskan bahwa rencana kegiatan harus disusun secara sistematis, direncanakan dengan baik, terstruktur, terorganisir, dan dieksekusi secara sempurna. Ia menekankan bahwa dengan melaksanakan hal tersebut, yang diuntungkan adalah masyarakat, karena anggaran dapat didistribusikan kepada mereka melalui berbagai kegiatan.

Baca juga: Dandim Cilacap Terima Program TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2022

Kakanwil juga memberikan penekanan pada penguatan sinergitas, pemantapan teknologi informasi, strategi media, perkuatan kompetensi SDM, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pendampingan Unit Pelaksana Teknis. Di bagian pengawasan, pengendalian, dan pelaporan, Kakanwil menginstruksikan untuk melakukan bimbingan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam paparannya, Tejo merinci capaian pelaksanaan anggaran di tahun 2023, capaian kinerja Reformasi Birokrasi, dan Pembangunan Zona Integritas, serta capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi. Terkait Pembangunan Zona Integritas, Kakanwil berharap capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tejo menegaskan bahwa harapannya adalah dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun mendatang, dengan penekanan bahwa hal ini bukan hanya masalah penghargaan atau predikat, melainkan bagaimana meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. Sebelumnya, para Kepala Divisi yang mendampingi Kakanwil menyampaikan evaluasi singkat terkait kinerja mereka masing-masing. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dari Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat Pelaksana.

Baca juga: Hormat kepada Pahlawan Lapas Pasir Putih Tabur Bunga di TMP Surengrono, HDKD ke-77