Langkah Cepat dan Konsisten: Kemenkumham Jateng Menuju Good Governance

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akhirnya meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) setelah lima tahun berupaya membangun Zona Integritas. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham di Hotel Borobudur Jakarta.

Prestasi ini menandai keberhasilan Kemenkumham Jateng dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima. Selain meraih predikat WBK, kantor ini juga dinobatkan sebagai Kantor Wilayah Terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham.

Baca juga: Kalapas Cilacap dan Jajaranya Laksanakan Sapa Malam, Dengarkan Keluh Kesah WBP, Langkah Mitigasi Resiko

Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya meraih predikat WBK. Kemenkumham Jateng dinilai berhasil konsisten, cepat, dan akurat dalam memenuhi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta tidak pernah menciptakan berita negatif atau kasus viral sepanjang Tahun 2023.

Sebanyak 11 UPT di Kemenkumham Jateng juga mendapatkan predikat WBK, termasuk Lapas Kelas IIA Magelang, Lapas Kelas IIB Slawi, dan Rutan Kelas IIB Pemalang. Jumlah ini melengkapi total 19 UPT yang telah berpredikat WBK dan 1 UPT dengan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Baca juga: Lapas Karanganyar Menjadi Tuan Rumah Rakor SPPT TI di Pulau Nusakambangan

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK menjadi manifestasi Good Governance, sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021. WBK diberikan kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima. Sedangkan WBBM diberikan kepada unit kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan sangat baik.

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan Reformasi Birokrasi di beberapa unit kerja, bertujuan membangun budaya kerja birokrasi anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik berkualitas.

Baca juga: Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Setia Dampingi ABH