Kemenkumham Jateng: Pilar Good Governance dengan WBK dan WBBM

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menunggu dengan sabar untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah lima tahun berupaya keras membangun Zona Integritas, Kemenkumham Jateng akhirnya berhasil meraih penghargaan prestisius tersebut. Piagam WBK diterima oleh Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham di Hotel Borobudur Jakarta.

Prestasi ini menjadi bukti kemampuan Kemenkumham Jateng dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima. Lebih istimewa, Kantor Wilayah ini juga dinobatkan sebagai yang terbaik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jateng Lepas Santoso Emban Tugas Baru di Kalimantan

Keberhasilan ini dicapai melalui dorongan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya untuk meraih predikat WBK. Kemenkumham Jateng dinilai berhasil secara konsisten, cepat, dan akurat dalam memenuhi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta tidak pernah menjadi sumber berita negatif atau kasus viral sepanjang Tahun 2023.

Sebanyak 11 UPT di lingkungan Kemenkumham Jateng, termasuk Lapas Kelas IIA Magelang dan Rutan Kelas IIB Salatiga, juga mendapatkan predikat WBK. Ini melengkapi jumlah UPT Kemenkumham Jateng yang telah meraih predikat WBK, setelah sebelumnya ada 19 UPT yang mendapatkan titel tersebut dan 1 UPT dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Baca juga: Coffee Morning, Kalapas Cilacap Beri Penguatan Jajaran Struktural dan Tim Humas

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK merupakan implementasi Reformasi Birokrasi untuk membangun budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik berkualitas.