Kalapas Besi, Teguh Suroso hadiri Kegiatan Supervisi RKA-K/L Pagu Indikatif Satuan Kerja TA 2025

CILACAP – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan, Teguh Suroso bersama dengan Bendahara menghadiri kegiatan Supervisi RKA-K/L Pagu Indikatif Satuan Kerja TA 2025.

Terlaksana di Aula Kantor Imigrasi Cilacap kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Anton Edward Wardhana, Kamis (20/06/2024).

Baca juga: Bapas Nusakambangan Komitmen Internalisasi dan Terapkan SDM Kemenkumham Berakhlak-Bangga Melayani

Hadir pada kegiatan itu, Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto dan Kepala UPT se-Nusakambangan dan Cilacap. Dan peserta kegiatan merupakan operator penyusunan anggaran dari seluruh UPT se Nusakambangan dan Cilacap. 

Baca juga: Pastikan Tidak Ada Barang Terlarang, Lapas Karanganyar Laksanakan Penggeledahan Rutin Blok Hunian

Kadivmin dalam sambutannya menyatakan bahwa urgensi penyusunan pagu indikatif untuk melihat sejauh mana efektivitas perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja di tahun 2025. 

"Pimpinan harus terlibat langsung. Harus ikut serta memetakan kebutuhan organisasi, agar perencanaan anggaran yang disusun sesuai dengan target-target yang ingin dicapai di tahun mendatang, " ungkap Anton. 

Baca juga: Penerimaan Taruna Poltekip Angkatan 53 Magang di Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan

Dalam penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025, kata Kadivmin, harus mereview terlebih dahulu pelaksanaan anggaran tahun 2024 dan 2023.

Menurutnya permasalahan yang sering ditemukan oleh auditor Inspektorat Jenderal maupun Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan anggaran, khusus yang terkait dengan perencanaan anggaran harus menjadi perhatian.

Baca juga: Keluarga Anda Pemakai Narkotika? Segera Ajak Rehabilitasi Jika Anda Tidak Mau Kena Pasal Ini

"Misalnya, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan. Jadi, pengadaan barang dan jasa harus sesuai perencanaan awal, " papar Anton.

"Jika memerlukan revisi dikarenakan perubahan kebijakan dan kebutuhan, harus disertakan TOR/KAK dan dilaporkan kepada Kantor Wilayah. Kemudian penggunaan Belanja 52 atau Belanja Barang direalisasikan dalam bentuk 53 Belanja Modal, " tambahnya.

Baca juga: Simulasi Visitasi sebagai Praktek Penggalian Data bagi PK Bapas Nusakambangan

(N.son/Reza)