GTD Bisnis dan HAM Jateng, Kolaborasi Koorporasi dan Akademisi untuk Sukses

SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana, memperkuat anggota Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jawa pada Kamis (28/12/2023). Salah satu yang diresmikan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah adalah Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang menjabat sebagai sekretaris.

Pengukuhan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 180/173 tahun 2023 mengenai Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Keanggotaan GTD Bisnis dan HAM Jateng melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng sebagai Wakil Ketua dan Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jateng sebagai Wakil Sekretaris. Anggota lainnya meliputi beberapa Kepala Dinas, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jateng, termasuk unsur dari korporasi dan akademisi.

Baca juga: Bapas Nusakambangan Kemenkumham Jateng Ikuti Giat Patroli Gabungan se-Nusakambangan

Tugas GTD Bisnis dan HAM Jateng, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut, mencakup penyusunan rencana kerja terkait hukum dan HAM, koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah, pemantauan pelaksanaan, dan pelaporan terkait Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, dalam sambutannya, menekankan bahwa pembentukan GTD Bisnis dan HAM ini didasari pada asas-asas Pedoman PBB tentang Bisnis dan HAM. Tejo menjelaskan bahwa asas-asas tersebut menjadi panduan untuk mencegah, menangani, dan memulihkan pelanggaran HAM dalam operasi bisnis. Dia menyatakan bahwa kewajiban pemenuhan HAM tidak hanya terletak pada Pemerintah, tetapi juga pada pihak swasta, pelaku usaha, bisnis, dan korporasi.

Baca juga: Kalapas Cilacap dan Jajaranya Laksanakan Sapa Malam, Dengarkan Keluh Kesah WBP, Langkah Mitigasi Resiko

Pj Gubernur Jateng menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara anggota PBB, memiliki kewajiban melaporkan masalah penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia kepada Dewan Hak Asasi Manusia. Gugus Tugas bertekad mendorong pelaku usaha dan korporasi agar mematuhi ketentuan demi memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dapat terpenuhi. Tujuannya adalah agar pelaku usaha dan korporasi mengedepankan HAM dalam aktivitas bisnis mereka, memberikan manfaat bagi masyarakat dan karyawan perusahaan.