Buka Rekonsiliasi Penghapusan BMN, Kadiv Administrasi Minta Percepat Penghapusan  BMN

SURAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berkerja sama dengan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara  (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar kegiatan Rekonsiliasi Penghapusan BMN, pada Selasa (17/10) di Kanim Kelas I TPI Surakarta.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang
diwakili Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor.

Baca juga: Wujudkan Samosir Sejahtera dan Bermartabat, Bupati Samosir Sampaikan Usulan Pembangunan Kepada Presiden Jokowi

Dalam sambutannya, Hajrianor meminta untuk seluruh satuan kerja mempercepat proses penghapusan BMN.

“Kami mengimbau, agar bapak/ibu di satuan kerja disiplin dalam melakukan inventarisasi BMN dan segera lakukan proses penghapusan BMN apabila memang BMN tersebut sudah dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak mungkin lagi digunakan sehingga siklus BMN dapat berjalan dengan baik, ” ujar Hajrianor.

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

Selanjutnya, Ia juga menjabarkan Data BMN pada Kanwil Kemenkumham Jateng.

“Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) per 02 Oktober 2023 terdapat BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berjumlah 78.825 aset yang mana aset dalam kondisi rusak berat, namun masih terdapat 8.860 aset rusak berat yang belum diusulkan, ” sambungnya.

Baca juga: Raker Bersama Panglima TNI, Komite I DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan

Ia menyampaikan kegiatan ini tentunya akan sangat mendukung kinerja Kanwil Kemenkumham Jateng, dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengelolaan BMN.

“Dengan adanya rekonsiliasi ini diharapkan seluruh satuan kerja dapat di konsultasikan kendala dalam pelaksanaan penghapusan BMN, sehingga akan terwujud pengelolaan BMN yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien serta akan meningkatkan nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA), ” pesan Kadivmin, Hajrianor.

Baca juga: Serahkan SK Hutan Sosial dan TORA, Presiden: Segera Manfaatkan Lahan yang Ada

Sebagai informasi, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 hari dari 17-20 Oktober 2023 dan diikuti oleh Pengelola BMN di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Turut hadir mendampingi Kadivmin, Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Maria Titik.

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan