Analisis Anggaran dan Strategi Pengawasan: Kunjungan Reses Komisi III DPR ke Kemenkumham Jateng

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI pada Senin (11/12) dalam rangka Pengawasan terhadap Mitra Kerja Komisi III DPR di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan berformat Rapat Dengar Pendapat, diadakan di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah.

Sebanyak 12 anggota DPR RI, termasuk Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, menghadiri kunjungan kerja tersebut. Anggota dari berbagai partai seperti PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PKS turut serta.

Baca juga: Wujud Rukun dan Damai, Pangdam IV/Dip: Masyarakat Jateng Bersatu Menjaga Kerukunan Tidak Mudah Dipecah Belah dan Paham Radikal

Agenda utama melibatkan penjelasan oleh Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto, terkait anggaran Tahun 2023, realisasi program, PNBP, serta kebutuhan anggaran untuk optimalisasi tugas Kanwil Kemenkumham Jateng. Diskusi juga mencakup proyeksi anggaran Tahun 2024, rencana strategis, dan target PNBP.

Dalam konteks pengawasan, Tejo membahas strategi mengurangi over kapasitas di Lapas dan Rutan, revitalisasi sistem pemasyarakatan, dan upaya pencegahan penyelundupan barang ilegal. Dia juga menjelaskan kondisi Lapas dan Rutan, serta langkah-langkah untuk memenuhi hak warga binaan dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Temu Ramah Relawan Rumah Gadang Bersama Anies Baswedan Penuh Haru dan Kekeluargaan

Tejo menyoroti strategi peningkatan kecepatan dan kualitas layanan publik, termasuk layanan paspor, hukum, dan Hak Kekayaan Intelektual. Dia juga membahas program untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan upaya pengawasan terhadap orang asing serta pencegahan penyalahgunaan izin tinggal dan tenaga kerja asing ilegal. Kakanwil Kemenkumham Jateng dibantu oleh para kepala divisi, pejabat administrasi, dan kepala UPT di Jawa Tengah